Kotamajalengka.com, Pemerintah Kabupaten Majalengka, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran, menggelar rapat koordinasi (Rakor) antar sektoral untuk meningkatkan penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) serta Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Acara ini berlangsung pada Rabu, 17 Oktober 2024, di Hotel Garden Majalengka.
Rakor ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Majalengka, serta Asisten Daerah (Asda) 1 Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Tata Pemerintahan. Seluruh Kepala Seksi (Kasi) Tantrib se-Kabupaten Majalengka juga turut hadir.
Kepala Satpol PP Kabupaten Majalengka, Rahmat Kartono, S.STP, mengungkapkan bahwa penanganan PGOT dan ODGJ di wilayahnya masih belum optimal. "Melalui rakor ini, kami berharap tercipta kolaborasi yang baik antar OPD untuk menangani kasus ini secara lebih optimal," ujar Rahmat.
Sebagai langkah konkret, Rahmat mengumumkan rencana pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) yang akan bertugas menangani masalah PGOT dan ODGJ dengan pendekatan yang lebih cepat dan humanis. "Penanganan ini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga kemanusiaan. Diperlukan aturan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing OPD," tambahnya.
Rahmat menekankan pentingnya kesepakatan dan pemahaman bersama untuk penanganan ODGJ yang lebih manusiawi. "PGOT dan ODGJ harus mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak perawatan, rehabilitasi, dan perlindungan hidup," jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ODGJ dengan lebih baik dan optimal. Rahmat juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan daerah-daerah perbatasan seperti Cirebon, Kuningan, dan Indramayu terkait penanganan ODGJ ini.*****