Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi Dorong ASN Aktif Cegah Hoaks Jelang Pilkada 2024
Majalengka—Menjelang Pilkada Serentak 2024, Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, menyerukan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Majalengka untuk ikut serta dalam mencegah penyebaran hoaks, khususnya di media sosial. Bukan tanpa alasan, menurutnya, arus informasi yang sulit terbendung ini sangat berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan persatuan di Kabupaten Majalengka.
Dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung di Hotel Garden, Dedi menekankan pentingnya ASN bertindak sebagai pelindung masyarakat dari informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. “ASN di Kabupaten Majalengka harus proaktif menangkal hoaks karena efeknya bisa sangat berbahaya bagi masyarakat,” ujar Dedi.
Langkah Konkret: Koordinasi dan Cek Fakta dengan Diskominfo dan Majalengka Saber Hoaks
Dedi menjelaskan bahwa untuk memastikan informasi yang beredar valid, ASN diminta untuk tidak langsung menyebarkan berita yang meragukan. Alih-alih, mereka diimbau segera berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Majalengka atau pihak Majalengka Saber Hoaks, tim yang dibentuk untuk melawan penyebaran hoaks di tengah masyarakat.
“Kalau merasa ragu, koordinasikan dengan Diskominfo. Nanti berita itu akan dicek kebenarannya oleh Majalengka Saber Hoaks,” kata Dedi, menekankan betapa pentingnya proses klarifikasi di tengah maraknya informasi yang belum tentu benar.
Mengajak Masyarakat dan ASN Jaga Netralitas
Selain menyoroti peran aktif ASN, Dedi juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang berseliweran, terutama di media sosial. “Kami ingatkan masyarakat, jangan langsung percaya pada informasi yang belum jelas asal usulnya, harus kroscek dulu,” tuturnya.
Lebih jauh, Dedi mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga netralitas mereka dalam ajang Pilkada ini. Sebagai pelayan masyarakat, mereka harus menjadi contoh dengan memegang prinsip netralitas dan profesionalitas, tanpa memihak pada calon tertentu. Ia juga mengingatkan akan adanya sanksi tegas bagi ASN yang melanggar, termasuk potensi pemecatan.
“Aturan sudah jelas, dan hukuman disiplin bagi yang melanggar juga sudah ada. Kami akan tegas, tidak ada tebang pilih,” tegas Dedi.
Dengan ajakan ini, Dedi Supandi berharap sinergi antara ASN, pemerintah, dan masyarakat bisa menciptakan suasana Pilkada yang damai, aman, dan jauh dari pengaruh negatif hoaks.
sumber : tribuncirebon.com
