KotaMajalengka.com Kamis(6/3/2025).Pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, merupakan salah satu aspek yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi siswa. Insiden robohnya bangunan di SMPN 1 Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, baru-baru ini, mengungkapkan sebuah masalah serius dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Peristiwa ini tidak hanya menyoroti kurangnya perhatian terhadap kualitas pembangunan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran mendalam mengenai keselamatan para siswa dan tenaga pengajar. Dalam upaya untuk memastikan keselamatan dan kualitas pendidikan, Komisi 3 DPRD Majalengka, di bawah pimpinan H. Rona Firmansyah, S.E, telah mengusulkan langkah-langkah tegas untuk mengatasi isu ini.
Usulan pertama yang diajukan adalah penempatan perusahaan pelaksana proyek SMPN 1 Sindangwangi dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dianggap perlu mengingat perusahaan tersebut dinilai tidak profesional dalam melaksanakan proyek, yang pada akhirnya menyebabkan insiden robohnya bangunan. Dengan menerapkan sanksi ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada kontraktor lain untuk meningkatkan tanggung jawab mereka dalam menjaga mutu dan keselamatan setiap proyek pembangunan. Komitmen terhadap standar kualitas dalam proyek infrastruktur sangat penting, terutama ketika berkaitan dengan keselamatan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.
Usulan kedua dari Komisi 3 adalah peningkatan jumlah tenaga pengawas untuk proyek pembangunan sekolah. Rona Firmansyah menegaskan bahwa saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka kekurangan pengawas, yang merupakan aspek vital untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Dengan menambah jumlah pengawas, kualitas pembangunan gedung sekolah diharapkan dapat lebih terjaga, memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kesalahan yang dapat membahayakan keselamatan siswa.
Tindakan tegas dari DPRD Majalengka ini menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap masa depan pendidikan dan keselamatan siswa. Mendidik generasi muda di lingkungan yang aman dan kondusif adalah tanggung jawab pemerintah dan seluruh stakeholder. Melalui pengawasan dan tindakan yang lebih ketat, diharapkan proyek pembangunan sekolah di Kabupaten Majalengka hanya akan ditangani oleh perusahaan yang memiliki rekam jejak yang baik dan profesionalisme yang terjamin. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat meningkat, dan risiko insiden yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir.
Insiden robohnya bangunan di SMPN 1 Sindangwangi juga menjadi pengingat bahwa pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah sangatlah penting. Hal ini juga menyoroti adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran tentang keselamatan dan kualitas di seluruh sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setiap kali keselamatan siswa terancam akibat kelalaian dalam pembangunan, hal ini tidak hanya mencerminkan kegagalan proyek, tetapi juga menunjukkan kecerobohan masyarakat dalam menjaga masa depan anak-anak.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Majalengka, khususnya Komisi 3, dapat dijadikan model bagi daerah lain dalam menangani isu- isu serupa. Komitmen untuk melindungi masyarakat dan generasi muda harus menjadi prioritas utama. Dengan kebijakan dan tindakan tegas, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berlangsung lebih baik, dan insiden-insiden yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir di masa depan.
